Kompas menurunkan berita ini sebagai headline, artinya kasus ini tidak main-main. Kita tahu potensi bahayanya kalau sampai anak tidak diimunisasi. 4 dari 5 imunisasi dasar, vaksinnya adalah buatan dalam negeri, Bio Farma, seharusnya harganya tidak mahal lagi. Peran posyandu lagi-lagi mendapat sorotan, karena menjadi ujung tombak pelaksanaan imunisasi di lapangan. Tapi, mana penghargaan pemerintah terhadap kegiatan posyandu? Tanda jasa belaka?
Program revitalisasi posyandu sudah berkali-kali diluncurkan, tapi tetap saja nggak 'vital-vital' itu posyandu. Kenapa kok bisa begitu?
===================
Penyakit Campak Mengancam
Senin, 7 September 2009 | 05:03 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com-Dibandingkan dengan 10 tahun lalu, cakupan beberapa imunisasi rutin yang wajib diberikan sesuai program pemerintah cenderung menurun. Hal ini mengakibatkan sejumlah penyakit infeksi pada bayi, seperti campak, belum teratasi dan masih mengancam bayi yang tidak diimunisasi.
Sejumlah daerah belum optimal melakukan imunisasi, dengan cakupan kurang dari 90 persen pada tahun 2008. Untuk imunisasi campak di Papua, misalnya, baru tercakup 60,7 persen, Sulawesi Barat 77,6 persen, dan Nusa Tenggara Timur 74,2 persen. Campak merupakan penyakit yang ditandai oleh demam tinggi dan adanya bintik-bintik merah. Penyakit ini di dunia membunuh satu dari 1.000 kasus infeksi.
Tidak tercapainya target imunisasi hingga mencakup semua bayi, di beberapa daerah, antara lain disebabkan pemahaman masyarakat yang masih terbatas bahkan keliru terhadap imunisasi, terutama di perkotaan. Adapun di pedesaan karena minimnya infrastruktur dan rendahnya cara hidup sehat.
”Keberhasilan program imunisasi sangat tergantung dari kesiapan petugas kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat, dan alat untuk menjamin efektivitas vaksin,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, Sabtu (5/9) di Jakarta.
Lima imunisasi wajibUpaya imunisasi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1970-an pada bayi dan anak. Sesuai program imunisasi pemerintah, ada lima jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi usia 0-11 bulan, yaitu polio, BCG, hepatitis B, DPT, dan campak.
Adapun imunisasi yang dianjurkan adalah MMR, Hib, tifoid, hepatitis A, varisela, PPV, dan pneumokokus (IPD).
Beberapa manfaat imunisasi yang wajib diberikan itu antara lain vaksin hepatitis B mencegah infeksi hepatitis B, vaksin BCG untuk menghindari tuberkulosis berat, vaksin DPT untuk mencegah difteri, batuk rejan (pertusis) dan tetanus. Adapun vaksin polio untuk menghindari penyakit polio.
Namun, cakupan imunisasi yang wajib diberikan itu menurun beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Sebagai contoh, cakupan imunisasi DPT tahun 1997 secara nasional mencapai 100 persen atau lebih, sedangkan tahun 2008 cakupannya turun menjadi 91,6 persen. Dengan sasaran imunisasi pada bayi sekitar 5 juta anak, ini berarti ada sekitar 420.000 bayi tidak mendapat vaksin DPT.
Kondisi ini menyebabkan sejumlah penyakit infeksi pada anak balita belum bisa diatasi hingga tak ada lagi kasus. Sebagai contoh, angka kasus campak tahun 2007 berjumlah 18.488 orang. Polio muncul tahun 2005 setelah tidak ditemukan sejak tahun 1995 meski berhasil dieliminasi setelah imunisasi nasional.
Mencegah infeksiImunisasi merupakan hal mendasar untuk diberikan kepada setiap anak. ”Masa depan bangsa ditentukan anak saat ini. Karena itu, salah satu sasaran Millennium Development Goals 2015 adalah menurunkan angka kematian bayi dan anak balita, membasmi berbagai penyakit infeksi,” kata Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Bagriul Hegar.
Sejauh ini, kematian anak di bawah usia satu tahun di Indonesia sangat tinggi. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, angka kematian bayi tahun 2007 adalah 34 per 1.000 kelahiran hidup. ”Angka kematian bayi di Indonesia tertinggi di antara negara ASEAN,” ujar Sri Rezeki S Hadinegoro, Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI.
Sekitar 75 persen dari kematian bayi di bawah umur 1 tahun karena infeksi saluran napas akut (ISPA), komplikasi perinatal (bayi umur 0-28 hari), dan diare. Karena itu, upaya mengatasi ketiga penyebab utama kesakitan dan kematian itu harus diutamakan. Banyak penyakit terkait ISPA bisa dicegah dengan imunisasi, antara lain campak, pertusis, Hib, dan pneumokokus.
Imunisasi juga mencegah penyakit di masa depan. Sebagai contoh, hepatitis B pada bayi bisa mencegah kanker hati pada usia produktif. Karena 90 persen bayi yang dilahirkan ibu dengan infeksi hepatitis B akan terinfeksi virus itu, 95 persen di antaranya berkembang menjadi kronik dan kanker hati.
”Pemberian vaksin dapat melindungi anak dari serangan berbagai penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kematian dan kecacatan. Imunisasi merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit,” kata Sri Rezeki.
Keuntungan vaksin dapat dirasakan secara individu, sosial, dan menunjang sistem kesehatan nasional. Jika seorang anak telah mendapat vaksinasi, 80-95 persen akan terhindar dari penyakit itu. Hal ini memutus rantai penularan penyakit dari anak ke anak lain atau orang dewasa yang hidup bersama, menurunkan biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit, mencegah kematian dan kecacatan seumur hidup.
Terus dilakukanMenteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, pemerintah terus melakukan kegiatan vaksinasi. ”Itu terus berlanjut di seluruh Indonesia,” katanya.
Mengenai adanya kelompok dalam masyarakat yang menolak imunisasi, Menkes menyatakan, penolakan memang pernah terjadi, tetapi sekarang ini sudah jauh berkurang. ”Saya lakukan pendekatan kepada mereka selama dua tahun,” kata Menkes.
Menkes menyatakan, empat vaksin wajib seperti polio, DPT, campak, dan BCG adalah produksi dalam negeri. Karena itu, saat melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang menolak vaksin tersebut, ia menjelaskan bahwa keempat vaksin diproduksi oleh Bio Farma. Bio Farma sudah mengekspor vaksin produksinya dan sudah menguasai 35 persen pasar dunia.
Tjandra Yoga menyatakan, cakupan imunisasi tidak menurun, tetapi berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada hepatitis B, penurunan cakupan imunisasi tahun 2007 terjadi karena perubahan kebijakan, yaitu menggabungkan DPT dan hepatitis B apabila bayi sudah berusia di atas tujuh hari.
Keberhasilan imunisasi rutin bergantung pada petugas kesehatan, kesadaran masyarakat, dan alat penyimpan vaksin. Sejak desentralisasi sektor kesehatan, dana operasional imunisasi dilimpahkan ke daerah, pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi logistik vaksin ke semua provinsi.
Dalam menjalankan program imunisasi rutin, kendala yang dihadapi adalah banyak posyandu yang tidak aktif lagi di banyak daerah. Karena itu, revitalisasi posyandu mulai dilakukan agar bayi terpantau kesehatannya dan mendapat imunisasi lengkap.
(EVY/LOK)
